Disampaikan dalam Raker Perencanaan UNP 12 Mei 2009

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, spesialitas, dan kesatuan.

Selanjutnya pengelolaan keuangan negara/daerah juga mengadopsi azas-azas baru yang berasal dari best practises yang telah diterapkan di berbagai negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara/ daerah secara akuntabel dan transparan. Azas-azas dimaksud terdiri dari:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, baik pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) maupun pertanggungjawaban kinerja (performance accountability).

2. Profesionalitas

Keuangan negara harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu sumber daya manusia di bidang keuangan harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.

3. Proporsionalitas

Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja.

4. Keterbukaan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan.

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK merupakan external auditor pemerintah.

Hubungan Pengangaran dan Pelaporan keuangan

KLASIFIKASI BELANJA-TEORI

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (di tingkat pemerintah pusat) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pendekatan prestasi kerja mensyaratkan bahwa kementerian negara/lembaga harus diukur kinerjanya berdasarkan program/kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, agar dapat diukur kinerjanya, menurut Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa di dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Penyajian dan pengungkapan klasifikasi belanja pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. disajikan sebagai kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Laporan Arus Kas; dan

c. diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengklasifikasian belanja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Salah satu contoh dari penambahan dan perubahan bagan akun standar ini adalah penyempuranaan dari pengelompokan klasifikasi belanja honorarium. Dalam PER-08/PB/2009 belanja honorarium diklasifikasikan sebagai belanja pegawai dan belnja barang. Dalam belanja Pegawai , belanja honorarium di klasifikasikan dalam Mata Anggaran 511211 Belanja Uang Honor Tetap, klasifikasi belanja ini digunakan untuk membayar honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan dalam belanja barang belanja hoorarium di klasifikasi dalam mata anggaran 521115 Honor Operasional satuan kerja yang merupakan honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti seperti honor pengelola keuangan, honor pengadaan barang dan jasa dan mata anggaran tersebut digunakan mulai tahun anggaran 2009, dan mata anggaran 521213 nonor output kegiatan yaitu honor yang di bayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan out put.

Bagan akun standar adalah daftar perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Peraturan menteri keuangan no 91/PMK.05/2007 merupakan landasan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggung jawaban dan pemeriksaan Laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP dimaksud. Neraca awal merupakan titik tolak dan akan menjadi dasar untuk memulai pencatatan transaksi akuntansi periode berikutnya. Dengan adanya neraca awal, penyusunan laporan keuangan periode berikutnya akan lebih mudah.

NERACA

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan gedung/bangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada pemerintah pusat, utang kepada entitas pemerintah lain, dan utang perhitungan pihak ketiga.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh Ekuitas Dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Ekuitas Dana yang Diinvestasikan. Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu:

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Ekuitas pada sektor pemerintahan disebut ekuitas dana. Ekuitas dana berbeda dengan ekuitas pada sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi:

Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana

Akun-akun neraca dikembangkan secara berpasangan. Akun-akun aset dan kewajiban berpasangan dengan akun-akun yang ada dalam ekuitas dana.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

  • diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
  • berupa kas dan setara kas.

Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas meliputi:

  1. kas dan setara kas;
  2. investasi jangka pendek;
  3. piutang; dan
  4. persediaan.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

  1. Tanah;
  2. Peralatan dan Mesin;
  3. Gedung dan Bangunan;
  4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  5. Aset Tetap Lainnya dan;
  6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu.

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

a) Ekuitas Dana Lancar;

b) Ekuitas Dana Investasi; dan

c) Ekuitas Dana Cadangan.

Sistem Akuntansi Instansi

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan untuk [menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggunjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan BMN sebagai pertanggungjawaban penatausahaan BMN] Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang.

Penyusunan laporan dan pembuatan posting rule atas transaksi keuangan pemerintah membutuhkan sebuah bagan perkiraan yang standar. Bagan Perkiraan Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pertanggjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. Pembentukan bagan perkiraan standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;

2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;

3. Memudahkan pengawasan keuangan.

JURNAL STANDAR

Jurnal Standar merupakan proses pembukuan standard yang dilakukan atas transaksi keuangan pemerintah, dengan menggunakan BPS yang telah ditetapkan. Jurnal Standar Terdiri dari:

1. Jurnal Perkiraan Neraca

  • Jurnal untuk membukukan saldo awal Kas di Bendahara Pembayar
  • Jurnal untuk membukukan Kas di Bendahara Penerima
  • Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang
  • Jurnal untuk mencatat saldo awal Persediaan sebagai berikut
  • Jurnal untuk mencatat saldo Aset Tetap, sebagai berikut
  • Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Lainya

2. Jurnal Anggaran

· Jurnal untuk membukukan estimasi pendapatan

· Jurnal untuk membukukan alotmen belanja

3. Jurnal Realisasi

· Jurnal Transaksi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

· Jurnal Transaki Belanja dan Pengembalian Belanja

· Jurnal Transaksi Aset

· Jurnal Transaki Uang Persediaan

4. Jurnal Koreksi/Penyesuaian

Koreksi/Penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan data akuntansi yang ada berdasarkan dokumen sumber atau data pendukung. Koreksi transaksi dapat dilakukan untuk transaksi anggaran, transaksi realisasi dan transaksi aset.

5. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dipergunakan untuk menutup perkiraan-perkiraan pendapatan dengan estimasi pendapatan, dan belanja dengan alotmen. Selisih Pendapatan dengan estimasi pendapatan dibukukan pada perkiraan Hutang kepada KUN, sedangkan selisih Belanja dengan alotmen dibukukan pada perkiraan Piutang dari KPPN

6. Jurnal Balik

Jurnal Balik digunakan untuk menghilangkan perkiraan-perkiraan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR, dan Kas di Bendahara Penerima

Akuntansi Aset Tetap

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

BMN tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Secara umum, struktur organisasi akuntansi Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

2. Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang (UAPPB-E1)

3. Unit Akuntasi Pembantu Penguasa Barang Wilayah (UAPPBW)

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

UAKPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.

Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat :

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan. Dalam PSAP 5 dalam paragraf 18 dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar:

Ø Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Ø Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Ø Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.

Pengakuan Pendapatan

Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan:

- Wajib bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.

- Wajib bayar/masyarakat menyetor ke juru pungut/Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima juru pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Belanja

Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran ada dua, yaitu:

- Pembayaran langsung kepada yang berhak

- Pembayaran dengan dana kas kecil melalui Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).

Catatan Atas Laporan Keuangan

Apa pun hasil dari realisasi anggaran, apa pun kondisi posisi keuangan negara, dan bagaimanapun pola penerimaan dan pengeluaran kas negara yang dilaporkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, satu hal adalah pasti, semua itu merupakan hasil dari suatu sistem akuntansi pemerintah. Jika sistem akuntansi pemerintah adalah black box, maka ada banyak hal di dalam sistem tersebut dan di sekitar sistem tersebut yang masih memerlukan klarifikasi. Klarifikasi inilah yang diupayakan untuk diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Banyak faktor tidak dapat dimuat secara semantik di dalam Laporan Keuangan konvensional seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus KAs. Oleh karena itu, sebagai pengambil keputusan yang canggih, investor diandaikan membutuhkan informasi yang lengkap. Tanpa informasi tersebut, dikhawatirkan investor akan menghargai aset negara secara tidak efisien dalam artian harga yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada harga pasar wajarnya.

Di samping itu, Catatan atas laporan Keuangan pun pasti lebih bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari good governance. Berbagai informasi kualitatif akan lebih mungkin mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam penganggaran, pengelolaan aset dan kewajiban, dan bahkan penggunaan ekuitas dana yang gtersedia secara terbuka. Selain itu, di dalam bagian inilah juga kinerja dari realisasi kebijakan tersebut dapat dilaporkan sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan dalam bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan. Tentu, dengan pemahaman yang semakin meluas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis

DAFTAR BACAAN

1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;

8. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9. PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

10. PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

11. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

12. PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah;

13. PP No. 55/2005 tentang Perimbangan Daerah;

14. PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

15. PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

16. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. PP No. 65/2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

19. PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

20. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

22. PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah;

PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;